PUSTAKALEWI NEWS

Progresif dalam Pemikiran, Pluralis dalam Pemberitaan

Diskors 9 Bulan Karena Langgar Kode Etik, Ketua Peradi Sidoarjo Ajukan Banding

Sidoarjo – Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sidoarjo Bambang Soetjipto diputus bersalah karena melanggar kode etik profesi.

Keputusan itu dinyatakan dalam sidang putusan Dewan Kehormatan (DK) Peradi. Yunus Susanto selaku Kepala Bidang Pembelaan Advokat DPC Peradi Sidoarjo mengatakan, Bambang Soetjipto sebagai teradu, masih menggunakan upaya hukum banding pada Dewan Kehormatan Pusat ( DKP ).

“Kami berpendapat bahwa DKD Peradi DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk mengadili para para Teradu, berdasarkan ketentuan formalnya maupun berkaitan dengan prosedur pelimpahan perkara pengaduan,” jelas Yunas dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/8/21).

Putusan tersebut dirasa Yunus tidak seharusnya dilakukan, kewenangan melakukan pemeriksaan adalah DKD Peradi Jawa Timur atau DKD Peradi terdekat. Selain itu Yunus juga mengatakan berkaitan dengan pertimbangan hukum putusannya, sangat tidak obyektif, tidak indipenden dan amat tendensius.

“Pertimbangan hukumnya tidak obyektif karena sangat berpihak kepada Pengadu, alat bukti para Teradu, berupa surat maupun saksi dan ahli sama sekali tidak dipertimbangkan,” imbuhnya.
 
Terkait laporan uang fee 300 juta untuk menjamin kemenangan klien yang dituduhkan pada teradu. Yunus membanta hal tersebut, ia mengatakan uang itu telah diserahkan kembali dalam bentuk tunai dan penitipan di PN Lumajang melalui Konsinyasi, dan proses itu dilakukan sebelum ada pengaduan Pengadu di DKD.

Berdasarkan fakta permintaan bantuan hukum oleh Pengadu kepada para Teradu, obyek sengketa sebagai jaminan miliknya sudah di cessie oleh Bank kepada pihak ketiga dan oleh pihak ketiga sudah dilelang pula pada pihak keempat, serta pada saat itu Pengadu tidak punya bukti-bukti cessie dan risalah lelang.

“Minimnya bukti-bukti yang dimiliki pengadu diatas, maka tak masuk akal bila para teradu selaku Advokat memberi janji-janji kemenangan pada pengadu, fakta tersebut tak dipertimbangkan oleh DKD Peradi DKI Jakarta,” kata Yunus.

Dirinya juga menambahkan putusan DKD Peradi DKI Jakarta belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, untuk menilai tentang adanya pelanggaran kode etik terhadap para teradu.

“Teradu meninggalkan ruang persidangan bukan tanpa alasan, karena sikap Majelis Hakim yang bertindak kasar perkataannya pada para Teradu, yang seharusnya menunjukkan sikap menjunjung tinggi dan menghormati azas praduga tak bersalah,” tukas Yunus.info/red