PUSTAKALEWI NEWS

Progresif dalam Pemikiran, Pluralis dalam Pemberitaan

FPKG Minta Masyarakat Waspadai Penambahan Kuota Impor Raw Sugar

gula
ilustrasi gula

Surabaya – Publik diminta untuk waspada terhadap pihak-pihak yang menuntut penambahan kuota impor raw sugar untuk kepentingan perusahaan tertentu. Dalih yang digunakan adalah untuk kepentingan petani tebu dan UKM.

Padahal persetujuan importasi untuk pemenuhan kekurangan Gula Kristal Putih (GKP) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun untuk memenuhi kebutuhan Gula Kristal Rafinasi (GKR) bagi industri makanan dan minuman serta farmasi sudah melalui perhitungan dan survey cermat oleh pemerintah melalui kementerian terkait.

Hal ini disampaikan Ketua Forum Peduli Komoditas Gula (FPKG), Slamet Poerwadi mengatakan, tidak mungkin petani tebu meminta impor raw sugar. ”Petani dipastikan fokus untuk menjual tebunya. Demikian pula dengan UKM. Tidak semua UKM butuh gula rafinasi (GKR). Hanya UKM yang terdaftar yang membutuhkan gula rafinasi,” ujarnya tegas.

Menurut Slamet, pemerintah dan pabrik gula sebaiknya fokus untuk menutupi defisit gula konsumsi rumah tangga atau Gula Kristal Putih (GKP) yang mencapai 600 – 800 ribu ton per tahun dari total kebutuhan GKP 3 juta ton per tahun.

Ia menambahkan, pemenuhan kebutuhan GKR untuk industri mamin dan farmasi sudah ditetapkan. Jadi tidak perlu mempersoalkan gula untuk kepentingan industri mamin yang pasokannya sudah tercukupi. Sehingga tidak mungkin defisit.

“Pembangunan pabrik baru gula rafinasi sejak seputar tahun 2009 itu sudah diminta Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) untuk ditetapkan sebagai daftar negatif investasi. Jika ada pembangunan PG rafinasi baru harus dihitung secermat mugkin. Karena para petani khawatir akan kelebihan produk GKR yang berujung pada perembesan GKR pada pasar GKP. Sehingga dengan 11 pabrik GKR saat ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan insustri mamin,” ujar Slamet.

Slamet yang juga Doktor Bidang Ekonomi UII Yogyakarta itu mengatakan, terkait dengan wacana swasembada gula, maka fokus diskusinya ada pada dua hal utama yakni ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Bukan pada penambahan kuota impor raw sugar.

“Tidak logis jika wacana swasembada dikaitkan dengan penambahan kuota impor raw sugar. Mestinya bisa melakukan perluasan lahan tebu diluar Jawa, mengingat makin langkanya lahan di Jawa dan mahal biaya eksploitasinya,” jelasnya. Langkah lain yang perlu dilakukan adalah intensifikasi terhadap lahan tebu yang sudah ada, sehingga produktivitas tebu per Ha maupun rendemennya meningkat. Untuk bisa mendapatkan profit bagi petani, produktivitas hablur diharapkan bisa di atas 7 ton/Ha.

Ia mengkritik narasi sejumlah pengamat dan politisi yang sibuk bicara importasi raw sugar, tapi mengabaikan soal ekstensifikasi dan intensifikasi lahan tebu.

Untuk menutup defisit GKP sekitar 600 – 800 ribu ton/ tahun tersebut, perlu perluasan sekitar 200 ribu hektar lahan tebu. Dimana saat ini lahan tebu yang masih produktif seluas 400 ribu hektar. Luas lahan yang sudah ada saat ini bisa saja menyusut, ketika petani memutuskan untuk mengganti dengan tanaman palawija yang harga jualnya lebih tinggi.

Investasi pabrik gula baru berbasis tebu disamping diberikan stimulus importasi raw sugar selama waktu tertentu dan jumlah tertentu pada saat yang bersamaan diberikan kewajiban untuk memperluas lahan tebu. Jumlah stimulus akan menurun secara sistematis dan menjadi nol pada tahun kelima.

Sementara sebaliknya perlu ada penambahan lahan tebu. Hal ini telah diatur dengan sangat jelas dalam Permenperin. APTRI Jawa Timur mensinyalir mandatori itu tidak dilaksanakan secara serius.

Sebagaimana dirilis APTRI Jawa Timur, sejumlah pabrk gula membeli tebu petani, lalu di klaim sebagai tebu hasil panen sendiri. Tujuannya untuk mendapat stimulus kuota impor raw sugar.info/red