PUSTAKALEWI NEWS

Progresif dalam Pemikiran, Pluralis dalam Pemberitaan

Warga dan Pemerhati Lingkungan Geram Proyek Reklamasi Pantai Ketapang Selatan Masih Terus Berjalan

LSM Banyuwangi

Banyuwangi – Proyek reklamasi laaut di Desa Ketapang Selatan Watu Dodol membuat geram warga,nelayan hingga pemerhati lingkungan di Banyuwangi. Meski telah melakukan pengaduan ke beberapa instansi terkait kejanggalan dalam mekanisme izin, ppengerjaan reklamasi masih berlangsung.

“Ini untuk kedua kalinya, sebelumnya kita sudah mendatangi Dinas Lingkungan Hidup, Pelayanan Perizinan hingga ESDM, hal ini sudah tidak bisa kita dibiarkan,” ungkap Pemerhati Lingkungan Hidup Amir Ma’ruf Khan, Rabu (30/6/21).

Ia menjelaskan, di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pihaknya bersama warga dan nelayan mengajukan permohonan kedua untuk mengetahui kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (KA-Andal).

“Dokumen tentang ruang lingkup serta kajian analisis dampak lingkungan (Amdal) ini penting. Kita menilai ada yang janggal. Kita ingin mengetahui izin tata ruangnya seperti apa, izin prinsip lokasi, peta-peta terkait, dan lain-lain. Selain itu, ada tidak sosialisasi dengan masyarakat sekitar berupa pengumuman dan pemberitahuan,” tanyanya.

Nelayan dan warga kata Amir, masih berpegang pada keterangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Pelayanan Perizinan Terpadu serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya reklamasi di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Banyuwangi sampai hari ini sesuai pernyataan kasi Perizanan Provinsi tidak ada izin. Itu berarti apa yang dilakukan menyalahi aturan karena proses yang dilakukan tidak benar.

“Kasi Perizinan Pertambangan Provinsi Jatim, Pak Agung kan pernah ngomong juga, sampai hari ini tidak ada permohonan Izin reklamasi di pantai Banyuwangi. Ini kok masih berjalan terus ada apa?,” katanya.

Amir Ma’ruf menilai mekanisme pembuatan Amdal reklamasi laut di Desa Ketapang Selatan Watu Dodol juga terjadi dugaan lompatan. Dalam artian tidak melalui kajian dan pelibatan masyarakat lingkungan.

“Kami menduga mekanisme pembuatan amdal ada lompatan-lompatan, jadi dalam pengartian tidak melibatkan masyarakat lingkungan, tidak melalui kajian-kajian khusus. Seharusnya masyarakat itu wajib diberikan informasi dan dilibatkan dalam proses mekanisme pembuatan kajian itu”, terang Amir.

Selain ke DLH Jatim dan UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, gabungan elemen ini juga mendatangai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov, Jatim, Dinas Kelautan dan Perikanan, Jatim. Tujuannya untuk mengetahui secara langsung izin reklamasi yang dinilai janggal tersebut.

Diketahui, reklamasi Pantai Watu Dodol, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi menuai protes nelayan dan pemerhati lingkungan. Mereka menilai reklamasi yang dilakukan mengancam ekosistem dan membunuh mata pencaharian nelayan.

Warga juga sempat menggelar aksi penolakan dengan sejumlah tanda tangan sebagai wujud protes keras atas kegiatan reklamasi laut.info/red