PUSTAKALEWI NEWS

Progresif dalam Pemikiran, Pluralis dalam Pemberitaan

Ketua DPR Puan: TNI Butuh Alutsista Mumpuni

pidato puan maharani

Ketua DPR Puan Maharani memberi kuliah umum kepada Perwira Siswa (Pasis) angkatan ke-58 Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Angkatan Udara (AU), Senin (28/6/2021). Pada kesempatan itu, Puan menegaskan TNI membutuhkan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang mumpuni.

“TNI membutuhkan sistem pertahanan negara yang memiliki strategi geopolitik, dukungan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana alutsista mumpuni untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara,” kata Puan.

Menurut Puan, Indonesia saat ini perlu meninggalkan legacy yang baik dalam hal alutsista untuk generasi mendatang.

“Tentang alutsista perlu dipikirkan jangka panjang bagaimana legacy yang bisa kita tinggalkan untuk Indonesia. Kebutuhan apa yang paling penting untuk menghadapi dinamika global,” ucap Puan.

Puan juga menyampaikan Presiden Pertama, Soekarno menekankan geopolitik sebagai faktor fundamental dalam sistem pertahanan Indonesia. Keadaan geografis Indonesia yang lebih luas lautannya menempatkan Indonesia sebagai negara penganut archipelago principles.

Soekarno dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI AU pada 1951 telah menyebut Indonesia harus memiliki kekuatan udara yang kuat dan siap untuk menyejajarkan posisinya dengan angkatan bersenjata dunia.

Kemudian, kata Puan, saat HUT TNI AU pada 1955, Soekarno juga mengatakan “Kuasailah udara untuk melaksanakan kehendak nasional karena kekuatan nasional di udara adalah faktor yang menentukan dalam perang modern.” Puan menuturkan pada periode 1960-an, AU tumbuh menjadi kekuatan yang sangat disegani di kawasan Asia Tenggara, dengan pengadaan alutsista yang diwarnai dari Blok Barat dan Blok Timur.

Berdasarkan catatan Global Fire Power (GFP), pada Januari 2021, Puan menyatakan Indonesia menduduki posisi ke-16 sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia, posisi pertama di Asia Tenggara sebagai negara dengan militer terkuat, serta di posisi ke-9 di bawah Iran dan di atas Arab Saudi.

Oleh karena itu, menurut Puan, kebijakan pembangunan pertahanan negara menuju kekuatan pokok minimum diarahkan pada modernisasi alutsista, peningkatan profesionalisme TNI, peningkatan kesejahteraan prajurit, dan dilaksanakan melalui empat strategi yang meliputi: revitalisasi, rematerialisasi, realokasi, dan pengadaan.

“2024 akan ada regenerasi nasional, komitmen gotong royong membangun indonesia yang kuat dan sejahtera harus dimulai dari sekarang. Ini harus benar-benar dipersiapkan. Bagaimana TNI bisa meyakinkan rakyat agar rakyat merasa yakin bahwa TNI bisa melindungi rakyat,” ucap legislator dari Dapil Jawa Tengah V tersebut.

Puan menegaskan DPR menyadari TNI membutuhkan kekuatan dalam menghadapi berbagai ancaman dan meningkatkan kesejahteraan prajurit, termasuk antisipasi terjadinya serangan siber. Sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, kata Puan, Indonesia juga rentan akan serangan siber.

“DPR RI berkomitmen tinggi melalui fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan, untuk ikut mendukung upaya membangun kekuatan TNI dalam melaksanakan pertahanan negara, pembangunan postur pertahanan militer dengan pemilihan alutsista yang mutakhir, baru dan sesuai dengan kebutuhan,” kata Puan.

Puan mengatakan penguatan industri pertahanan juga bisa menjadi salah satu cara memenuhi kebutuhan Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Regulasi itu dibentuk untuk dapat mewujudkan ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan secara mandiri yang didukung kemampuan industri pertahanan nasional dan memajukan keunggulan SDM.

“Industri pertahanan menjadi salah satu ujung tombak dalam mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri, untuk membangun detterence effect terhadap negara lain, dan suatu keuntungan strategis dalam tatanan global,” demikian Puan.info/red