PUSTAKALEWI NEWS

Progresif dalam Pemikiran, Pluralis dalam Pemberitaan

Diskusi AJI Beri Catatan Kekurangan Pelaksanaan Kartu Prakerja di Lapangan

diskusi aji

Surabaya, Pustakalewi.com – Masa pendemi masih belum berlalu, makin berkembang pula varian dari covid-19 ini, hal ini tentunya memiliki dampak serius bagi masyarakat dalam perekonomian. Lalu bagaimana penanganannya? Dari pemerintah telah menyiapkan kartu prakerja guna menunjang masyakat untuk memperbaiki perekonomian dan kelangsungan hidup masyarakat Indonesia yaitu dengan hadirnya kartu prakerja.

Tak cukup sampai disitu. Adanya kartu prakerja pun masih memiliki kekurangan dan belum semua kalangan mendapatkan hasilnya. Untuk itulah diadakan diskusi daring oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia untuk mengetahui kabar dari lapangan tentang dampak dan penanganan covid-19.

Diskusi ini diadakan pada Senin, (21/06) dengan menghadirkan enam narasumber. Narasumber pertama adalah Hery Trianto selaku Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Covid-19 yang menyampaikan update data dan monitoring kepatuhan protokol kesehatan. Narasumber kedua adalah Denni Puspa Purbasari yang merupakan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja yang menyampaikan updates program Kartu Prakerja dan peran pemerintah daerah. Marina Nasution selaku Jurnalis Konde.co adalah pembicara ketiga yang menyampaikan risetnya Kartu Prakerja yang sulit didapat dari kaum transgender.

Pembicara keempat adalah Zainal Ishaq selaku Jurnalis Komika.id dengan inspirasi komikanya menyampaikan materi setengah hati melawan pandemi. Selanjutnya Masjidi sebagai pembicara kelima dan selaku jurnalis Kabarkota.com yang menyampaikan pandangannya khususnya di D.I.Yogyakarta untuk mengkaji ulang Program Kartu Prakerja di DIY. Pembicara keenam adalah Habil Razali selaku jurnalis Acehkita.com dengan liputannya yaitu kisah vaksinasi di luar Aceh menantang ombak melawan hoax.

Berdasarkan pemaparan dari para jurnalis, Zainal Ishaq menyatakan penyebaran kasus Covid-19 makin meluas dan sangat kurang untuk penanganannya. Disinyalir ada kasus pengadaan alat kesehatan yang berujung kedalam meja hijau seperti kasus di Sultra. Dua orang pihak swasta menyuap oknum Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara senilai Rp 931 juta , namun hingga saat ini belum ada yang diungkap ke publik.

Merujuk dugaan yang sama, Habil Rizali menyatakan penanganan Covid-19 di daerah, proses 3T (Testing, Tracing, Treatment) tidak berjalan merata di masyarakat serta terkendalanya memperoleh update data vaksin dari Satgas Covid-19 di daerah Aceh. Data yang diperoleh hanya didapatkan dari website Dinas Kesehatan saja. Selebihnya apabila di konfirmasi langsung ke pihak Satgas Covid-19 di Aceh susah sekali untuk dihubungi dan tidak ada jawaban bila ada konfirmasi dari rekan-rekan media atau wartawan.

Ketua Bidang Komunikasi Covid-19, Hery Trianto menjelaskan Satgas Covid-19 Pusat sudah ada keterbukaan perihal data mengenai data vaksin maupun data grafik perkembangan virus di setiap daerah. Bila tak adanya tanggapan dari Satgas Covid-19 di daerah-daerah itu berbeda kasus karena setiap daerah memiliki kebijakannya sendiri. “Setahu yang saya pantau satgas Covid-19 tiap-tiap daerah sudah memberikan informasi yang diperlukan media dan untuk info lebih lengkapnya bisa langsung ke bagian Media IT Covid-19”, ujarnya.

Terkait penanganan Covid-19 di daerah , Hery menegaskan bahwa sudah dilakukan pelatihan 3T (Testing, Tracing, Treatment) di tiap-tiap daerah, terutama ke Banbinsa, Babinkamtibmas serta Puskemas dan melakukan monitoring protokol kesehatan. “Seluruh data itu kita selalu update dan bila ada ketimpangan di lapangan bisa segera dikonfirmasi ke kami untuk kami tindak lanjuti”, tutupnya.

Kabar lain pun muncul seiring dengan dampak pandemi ini. Marina Nasution memaparkan adanya masyarakat terdampak covid-19 untuk transgender dimana adanya penurunan pendapatan kaum transgender. Tak hanya itu, terkait program Kartu Prakerja yang dirasa terhambat untuk mendapatkan aksesnya.

Masjidi melalui media Kabarkota.com, menganalisa perlu adanya monitoring dari pemerintah guna menunjang efektivitas Kartu Prakerja atau mengkaji ulang Program Kartu Prakerja. Masjidi mengabarkan dari D.I.Yogyakarta dimana telah diambil sampling sebanyak 97 orang dari sampling itu 66% mengikuti Program Prakerja dan 34% tidak mengikuti program prakerja. Tak cukup itu saja dari responden yang tidak mengikuti Program Prakerja dikembangkan lagi sehingga ditemukan prosentasi 61% mendaftar tapi tidak lolos, 21% tidak dapat info, 12% tidak yakin lolos, 3% tidak punya hp dan 3% tidak minat. Dari berbagai wawancara narasumber dari tingkat pemerintahan, LSM hingga universitas menyakatan implementasi kartu prakerja belum efektif.

Denni Puspa Purbasari menegaskan, dalam Perpres disebutkan peran dari pemerintah daerah bukan sebagai monitoring / evaluasi. Tapi yang tepat adalah pemerintah daerah melakukan pendampingan, sosialisasi, data lembaga pelatihan, data kebutuhan kerja, dan pendaftaran luring. “Yang saya maksud monitoring bukan dari pejabat yang harus melakukan perjalanan dinas melainkan dengan survey evaluatif dari user yaitu sinergi antara PMO (Project Management Officer) dengan teman-teman jurnalis jadi tidak ada monitoring dari pemerintah daerah, dengan harapan muncul probabilitas dalam Program Prakerja, daftar kembali bila belum berhasil dan Program Prakerja ini untuk semua kalangan lapisan masyarakat yang memerlukan bahkan transgender pun dapat mengikuti program prakerja dan pemerintah pusat pun telah menyediakan program prakerja inklusi”, jelasnya.

Reporter: Fitron

Editor: Santo