PUSTAKALEWI NEWS

Progresif dalam Pemikiran, Pluralis dalam Pemberitaan

Kempupera Siap Lelang 26 Proyek Senilai Rp 302,1 T Tahun Ini

lelang proyek
lelang proyek

Surabaya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) siap melelang sebanyak 26 proyek senilai Rp 302,1 triliun pada 2021.

Adapun 26 proyek tersebut Jalan Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg, Jembatan Batam- Bintan, Tol Mamminasata, Tol Sentul Selatan – Karawang Barat, Tol Bogor – Serpong via Parung, Tol Gilimanuk – Mengwi, penggantian dan/atau duplikasi 38 Jembatan Calendar Hamilton (CH) di Pulau Jawa yang saat ini sudah memasuki tahap lelang, kemudian Tol Akses Patimban, Tol Semanan – Balaraja, Tol Semarang Harbour/Semarang Kendal, Tol Cikunir – Karawaci Elevated, Tol JORR Elevated Ruas Cikunir – Ulujami dengan total panjang keseluruhan mencapai 447,067 km, dan Rusun Cisaranten, Bina Harapan sebanyak 2.738 unit.

Untuk Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi, kemarin ada perkembangan baru yaitu ada penundaan lelang karena alasan lingkungan,” ucap Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko Djoeli Heripoerwanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (9/6/2021).

Selain 13 proyek tersebut, proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ir. H. Djuanda juga masuk kategori proyek KPBU yang siap ditawarkan tahun ini. Artinya, proyek dengan nilai investasi Rp 14,7 triliun yang memiliki output 7.000 liter/detik tersebut sudah siap dilelang.

Sedangkan 13 proyek lain senilai Rp 133,26 triliun juga diusulkan agar masuk daftar perencanaan KPBU. Proyek-proyek tersebut di antaranya Jalan Tol Cilacap – Yogyakarta, Tol Demak – Tuban, Tol Jember Lumajang, Tol Ngawi – Bojonegoro – Babat, Tol Jember – Situbondo, Tol Tulungagung – Kepanjen, dan Jembatan Muna – Buton, Jembatan Pulau Laut Tanah Bumbu, OM Jembatan Suramadu, Tol Malang – Kepanjen, Tol Trans Papua, Tol Kediri – Tulungagung dengan total panjang keseluruhan mencapai 779,5 km.

“Jadi, totalnya 26 proyek dengan nilai Rp 302,1 triliun. Pada rincian proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang ready to offer pada 2021 ini, yang kami lakukan adalah melakukan perencanaan dan penyiapan KPBU,” jelas Eko.

Hingga saat ini, Status proyek KPBU di lingkungan Kempupera terdapat sebanyak 146 proyek masuk baik dalam kategori usulan penyiapan maupun transaksi.

Kategori usulan baru, misalnya. Ada sebanyak 56 proyek, kemudian kategori penyiapan 68 proyek, dan transaksi 22 proyek. Semuanya, terbagi dalam subsektor Sumber Daya Air (SDA), jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan.

“Jadi, proyek KPBU dalam penyediaan Tahun Anggaran (TA) 2021), dari sektor jalan dan jembatan ada 11 ruas kami siapkan. Jadi, final business case merupakan kajian kami yang terakhir. Harapannya kalau ini selesai, maka di ujung akhir 2021, akan masuk proses lelang,” ungkapnya.

Dengan demikian, ada 11 ruas untuk jalan dan jembatan. Lalu, dua proyek untuk sektor SDA, perumahan ada lima proyek, dan sektor permukiman lima proyek. Khusus sektor permukiman, kata Eko, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) bukanlah Menpupera, melainkan gubernur, wali kota atau bupati. Sedangkan untuk sektor perumahan, yang menjadi PJPK adalah campuran antara Menpupera dan kepala daerah.

2022 Fokus Financial Close KPBU
Pada 2022, Eko menjelaskan terdapat lima hal utama yang akan dikerjakan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pertama, fokus pada penyiapan dan transaksi KPBU yang financial close pada 2024.

“Jadi, sebagaimana pada saat rapat kerja (raker) bersama Menteri PUPR kemarin sudah sampaikan bahwa PUPR tidak mau meninggalkan pekerjaan-pekerjaan fisik dalam keadaan mangkrak di 2024,” tutur Eko.

Karenanya, untuk KPBU, ia berharap pada 2024 sudah dilakukan financial close sehingga tinggal mengerjakan konstruksinya. Kedua, memberi dukungan terhadap pembiayaan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) yang terkait dengan sektor perumahan termasuk jalan dan jembatan.

Ketiga, melakukan percepatan ready to offer untuk proyek KPBU di 2022 agar pada 2024 bisa financial close. Selanjutnya, operasionalisasi Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BPTapera).

Terakhir, kesinambungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam menjaga layanan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tetap berjalan.

“Itu yang akan kita lakukan di 2022. Jadi FLPP di 2022 kami anggarkan sekali lagi melalui PA 99903 yaitu sebesar 200 ribu unit Rp 23 triliun. Kemudian BP2BT 42 unit. Ini hanya untuk cantolan karena merupakan loan yang di tengah-tengah perjalanan bisa kita tambah. Lalu SSB untuk 769.903 unit dan SBUM untuk 200.000 unit,” paparnya.

Perihal rencana indikasi proyek KPBU infrastruktur PUPR pada TA 2022, Eko merinci, untuk sektor SDA bakal ada satu studi pendahuluan, kemudian Outline Business Case (OBC) dan Full Business Case (FBC) ada tiga proyek, dan untuk transaksi ada enam proyek.

Sementara untuk jalan dan jembatan, studi pendahuluan ada dua proyek, kemudian OBC dan FBC ada tiga proyek dan transaksi tujuh proyek. Selanjutnya, untuk permukiman studi pendahuluan ada 1 proyek, OBC dan FBC ada tiga proyek dan transaksi tiga proyek.

“Terkait dengan perumahan, kami akan lakukan FBC dan OBC untuk empat proyek dan transaksi untuk dua proyek,” tutup Eko.info/red