PUSTAKALEWI NEWS

Progresif dalam Pemikiran, Pluralis dalam Pemberitaan

Kesepakatan G7 Beri Peluang Indonesia Tarik Pajak Perusahaan Multinasional

Negara G7
Negara Anggota G7

Surabaya – Negara-negara anggota G7 telah mencapai kesepakatan bersejarah untuk mereformasi sistem perpajakan global, yakni pengenaan pajak minimal 15% kepada perusahaan-perusahaan multinasional seperti Amazon dan Google.

Dampaknya bagi negara adalah pemerintah yang sedang kesulitan mengatasi pandemi Covid-19 bisa mendapatkan pendapatan tambahan dari kenaikan pajak. Pemerintah di tempat perusahaan-perusahaan multinasional beroperasi dapat menarik pajak sedikitnya 15% terhadap perusahaan tersebut.Surabaya –

Peneliti Institute for Development of economics and Finance (Indef) dari Center of Innovation and Digital Economy Nailul Huda menyampaikan, kesepakatan G7 tersebut apabila nantinya direalisasikan akan memberi angin segar bagi sistem perpajakan Indonesia.

Apalagi hingga saat ini konsensus global dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan G20 belum menetapkan guideline yang serius untuk menerapkan international tax system bagi perusahaan digital, sehingga Indonesia pun masih kesulitan menarik pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan digital asing yang mengoperasikan layanannya di Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia baru sebatas menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk layanan digital.

“Selama ini ada beberapa negara di dunia yang sudah menetapkan pajak perusahaan digital secara sepihak. Ini yang kemudian mengundang protes Amerika Serikat (AS). Dengan adanya kesepakatan negara-negara G7 yang diusulkan AS, ini menjadi peluang bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk menarik pajak dari perusahaan multinasional atau perusahaan digital seperti Google dan yang lainnya,” kata Nailul Huda saat dihubungi, Minggu (6/6/2021).

Huda berharap kesepakatan negara-negara G7 ini bisa segera dibawa ke OECD, sehingga ketentuan pajak bagi perusahaan multinasional minimal 15% ini bisa segera diterapkan di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

“Kesepakatan ini juga diharapkan segera dibawa ke G20, dan diharapkan Indonesia mampu berperan lebih menciptakan sebuah sistem global untuk menerapkan pajak bagi perusahaan multinasional, termasuk di bidang IT,” kata Huda.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas perusahaan digital yang berada dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebesar Rp 2,1 triliun dari 50 perusahaan. Total ada 73 PMSE yang dapat memungut PPN, di antaranya: Facebook, Amazon, dan Google.info/red