PUSTAKALEWI NEWS

Progresif dalam Pemikiran, Pluralis dalam Pemberitaan

Kementerian PPPA: Sinetron Zahra Sudah Melanggar Hak Anak

sinetron zahra
Sinetron Zahra

Surabaya – Media sosial sedang dihebohkan dengan sinetron “Suara Hati Istri: Zahra” yang ditayangkan stasiun televisi Indosiar. Alur cerita sinetron itu menampilkan remaja 15 tahun yang dipoligami menjadi istri ketiga. Apalagi, pemeran tokoh Zahra, Lea Ciarachel juga masih di bawah umur.

Banyak kecaman yang menyebut sinetron “Zahra” mendukung isu pernikahan dini dan kekerasan seksual anak.

Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut sinetron “Zahra” melanggar hak anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menegaskan, materi sinetron atau konten sebuah acara seharusnya mendukung pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak dan demi kepentingan terbaik anak. Ini sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS).

Apalagi saat ini, pemerintah tengah berjuang keras mencegah pernikahan usia anak. Karena itu, setiap media dalam menghasilkan produk apapun yang melibatkan anak, seharusnya tetap berprinsip pada pedoman perlindungan anak mendasari semua upaya perlindungan anak.

“Konten apapun yang ditayangkan oleh media penyiaran jangan hanya dilihat dari sisi hiburan semata, tapi juga harus memberi informasi, mendidik, dan bermanfaat bagi masyarakat, terlebih bagi anak. Setiap tayangan harus ramah anak dan melindungi anak,” tegas Bintang Puspayoga dalam keterangan pers, Kamis (3/6/2021).

Menteri Bintang menegaskan, setiap tayangan yang disiarkan oleh media elektronik seperti televisi seyogianya mendukung program pemerintah dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pencegahan kekerasan seksual, dan edukasi pola pengasuhan orang tua yang benar.

Orang tua pemeran Zahra seharusnya juga bijaksana dalam memilih peran yang tepat dan selektif menyetujui peran yang akan dimainkan oleh anaknya.

“Sangat disayangkan sinetron tersebut tidak memerhatikan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Setiap tayangan harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja, dan wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak-anak dan/atau remaja,” kata Menteri Bintang.

Menteri Bintang mengatakan sejauh ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)..

“Saya mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh KPI. Kementerian PPPA dan KPI juga sepakat dalam waktu dekat akan segera melakukan pertemuan dengan rumah produksi untuk memberikan edukasi terkait penyiaran ramah perempuan dan anak,” kata Menteri Bintang.info/red