PUSTAKALEWI NEWS

Progresif dalam Pemikiran, Pluralis dalam Pemberitaan

Menko Luhut Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Pemulihan Ekonomi Bali

kemenko luhut

Jakarta – “Meskipun kita sedang ada dalam masa pandemi, tetapi pembangunan harus tetap berjalan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invetasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Bali pada Senin (10/05).

Pada rakor yang diadakan secara virtual tersebut, Menko Luhut didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake dan Asdep Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Djoko Hartoyo. Rakor dihadiri pula oleh Menparekraf Sandiaga Uno, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan, Trenggono, Gubernur Bali Wayan Koster dan semua Bupati/Walikota, serta eselon 1 dari Kementerian/Lembaga.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan bahwa Provinsi Bali menempati urutan pertama wilayah yang ingin dikunjungi oleh wisatawan di dunia karena memiliki kekuatan budaya, kearifan lokal, alam, serta menawarkan pengalaman yang unik. Pada tahun 2020 kemarin, jumlah wisatawan mancanegara mencapai 25,88 persen, tetapi mengalami penurunan yang cukup tajam daripada tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa dalam kuartal pertama tahun 2021 ini, pertumbuhan ekonomi di Bali masih mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu sekitar 9,9 persen karena sangat tergantung pada sektor pariwisata. Oleh karena itu, pada masa mendatang Bali diupayakan untuk tidak hanya akan fokus ke sektor pariwisata, tetapi juga sektor lain.

Berdasarkan studi yang telah dilakukan sebelumnya, kawasan di Bali akan dikategorikan berdasarkan temanya. Sarbagita (Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan) akan menjadi kawasan perkotaan, Ceginangan atau Celuknginang (Celukan Bawang-Gilimanuk-Negara-Pengambengan) akan difungsikan untuk industri, logam dan perikanan, Sikubatula (Singaraja-Kubutambahan-Batur-Tulamben-Amed sebagai wisata bahari dan geopark, Ulikalung (Ubud-Bangli-Karangasem-Klungkung) akan menjadi wisata budaya, Santipagamani (Sanda-Baturiti-Pancasari-Plaga-Kintamani) sebagai lokasi agroindustri dan agrowisata, serta Nusa Penida dan sekitarnya (Nusa Penida-Nusa Ceningan-Nusa Lembongan) untuk wisata bahari, budidaya perairan, dan peternakan.

Selain itu, rapat juga mengulik tentang percepatan pembangunan Bandara Baru Bali Utara dan rencana pembangunan Kereta Api Bali Utara dan Bali Selatan. “Tidak semua rute di Bali ekonomis dengan banyak penumpang sehingga perlu kita subsidi,” tutur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Hal lain yang dibahas dalam rapat ini adalah soal pengembangan kendaraan listrik. “Ini terkait kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Bali dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang penetapan Provinsi Bali sebagai kawasan nasional energi bersih (KNEB),” jelas Menko Luhut.

Menjawab hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan dukungan pemerintah provinsi terhadap program Kendaraan Listrik. “Kita sudah melakukan beberapa upaya untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik, termasuk pembuatan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), pendirian stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU), dan elektrifikasi angkutan secara bertahap,” bebernya. Selain dapat mencapai efisiensi biaya senilai 15-30 persen dibandingkan dengan kendaraan konvensional berbasis BBM, KBLBB juga dapat mereduksi emisi hingga 10-20 persen emisi gas rumah kaca Bali.

Menutup rapat, Menko Luhut berpesan agar seluruh pembangunan infrastruktur yang dilakukan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan untuk senantiasa menggunakan produk dalam negeri. “Aspal Buton saya rasa bagus kualitasnya untuk dimanfaatkan dalam berbagai proyek pembangunan,” tutupnya.

Sumber: Siara Pers Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI tanggal 10 Mei 2021