PUSTAKALEWI NEWS

Progresif dalam Pemikiran, Pluralis dalam Pemberitaan

Kemunduran Penyelesaian Diskriminasi terhadap GKI Yasmin

komnasham Copy
Konferensi Pers Komnhas HAM, Perwakilan Pengurus GKI Yasmin, dan Lembaga Masyarakat Sipil

Surabaya, Pustakalewi.com – Bertempat di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Jakarta, Komnas HAM, perwakilan dari Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor, dan lintas lembaga masyarakat sipil yang mengadvokasi permasalahan GKI Yasmin, pada Jumat siang (07/05), senada dalam menyuarakan kemunduran proses penyelesaian permasalahan tempat ibadah GKI Yasmin.

Perkembangan terbaru yang dipaparkan di hadapan awak media, termasuk Pustakalewi.com, secara daring adalah adanya Surat Walikota Bogor Nomor  452.2/1652-HukHAM tertanggal 31 Maret 2021. Dalam surat itu Bima Arya selaku Walikota Bogor justru menawarkan lahan baru untuk berdirinya gereja GKI di Kecamatan yang sama dengan gereja GKI yang masih disegel, dan bahkan masih berada di ruas jalan yang sama, yaitu di Jalan KH Abdullah bin Nuh.  

Ketika Pustakalewi.com mengajukan pertanyaan dalam forum itu terkait dasar argumentasi atau asalan dari surat Walikota tersebut, Bona Sigalingging selaku perwakilan pengurus GKI Yasmin meminta awak media untuk menanyakan langsung ke Walikota atau Pemkot Bogor mengingat surat itu tidak ditujukan ke mereka, tapi ditujukan kepada apa yang disebutnya “lingkup lain di GKI (Yasmin, red)”. Sikap ini dianggap sebagai salah satu indikasi upaya pemecahbelahan suara jemaat.

Terkait penawaran untuk relokasi, Bona dengan tegas mengatakan penolakan. “Kalau sampai GKI Yasmin sampai menerima relokasi, hal itu akan menjadi preseden buruk, menjadi contoh penyelesaian kalau mayoritas yang intoleran tidak menerima tempat ibadah tertentu yang minoritas, penyelesaiannya dipindahkan saja, digusur saja, dialihkan saja,” tegasnya.

Upaya tawaran relokasi ini disebutnya juga bukan hal baru mengingat walikota yang lama juga pernah menawarkan beberapa lokasi. Termasuk saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah menawarkan pembangunan gereja di tempat lain.

Bona menambahkan supaya tidak melupakan konteks perjalanan GKI Yasmin dimana lokasi kavling 31 itu sudah hasil relokasi, tadinya ada di komplek Taman Yasmin, kemudian dipindahkan, dan  bersedia relokasi tanah karena waktu itu belum ada putusan Mahkamah Agung. Kedepannya, kalau ingin menyelesaikan permasalahan GKI Yasmin, rujukannya tentu putusan MA yang sudah punya kekuatan hukum tetap dan dikuatkan oleh Ombudsman.

Dalam konferensi pers ini, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, menyampaikan poin-poin penting untuk mencapai penyelesaian permasalahan GKI Yasmin. Salah satunya adalah Komnas HAM mendorong keterlibatan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenkopolhukam, serta Kepolisian Republik Indonesia, apabila ada indikasi perbuatan melawan hukum.

Reporter: Santo