PUSTAKALEWI NEWS

Progresif dalam Pemikiran, Pluralis dalam Pemberitaan

Pendidikan Formal Rawan Menjadi Media Masuknya Radikalisme

haripendidikangmki
Aksi Cipayung+ di Hari Pendidikan Nasional

Surabaya, Pustakalewi.com – Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum yang selalu diperingati oleh warga Republik Indonesia. Tepatnya hari Selasa (02/05), seluruh warga Indonesia memperingati momentum tersebut dengan melakukan upacara Nasional. Namun ada yang berbeda di beberapa kota di Indonesia, termasuk di Kota Surabaya. Mahasiswa di Surabaya yang tergabung dalam Kelompok Cipayung JMP + Surabaya yang terdiri dari GMKI, GMNI, PMKRI dan HMI merayakan Hari Pendidikan Nasional dengan melakukan aksi turun ke jalan dan mengkritisi perihal pendidikan hari ini.

Kegiatan yang diawali dengan ‘longmarch’ dari Kawasan Mangga Dua Wonokromo, Surabaya sampai dengan Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya berjalan dengan semangat juang Mahasiswa. Dengan tema “Meneguhkan pendidikan sebagai dasar berbangsa dan bernegara yang berdikari tanpa adanya diskriminasi”. Cipayung JMP + Surabaya menganggap bahwa masih banyak tugas dari dinas pendidikan yang belum selesai.

Menurut Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Surabaya Sultan Hermanto Sihombing momentum pendidikan hari ini adalah sebagai momentum yang tepat menyuarakan pendidikan tanpa diskriminasi. Pemaparan yang disampaikannya dimulai ketika pendidikan sudah menjadi sarang radikalisme.

“Kita lihat kondisi bangsa saat ini , semakin lama semakin banyak diskriminasi pendidikan, baik diskriminasi suku, agama maupun ras. Apalagi diskriminasi agama saat ini semakin merajalela bahkan memasuki tingkat Sekolah Dasar. Pendidikan agama yang berbasis kebangsaan adalah jawaban dari permasalahan bangsa saat ini. Saya menganggap bahwa mencegah lebih baik dari pada mengobati sehingga Dinas Pendidikan perlu melakukan upaya pencegahan radikalisme, dari pada melakukan pengobatan, terang nya. Institusi pendidikan adalah landasan awal individu untuk berkembang dalam pemikiran,” ujar Sultan.

Aksi Longmarch dan unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya dilanjutkan dengan audiensi yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Dr. Ikhsan, S.Psi., MM. Pada forum audiensi tersebut, Ketua Cabang GMKI Surabaya, Bradlee Yosua Nainggolan menekankan supaya Dinas Pendidikan bersama dengan organisasi mahasiswa yang sesungguhnya adalahi mitra kritis pemerintah harus lebih berusaha menekankan lembaga pendidikan formal yakni sekolah-sekolah di Surabaya agar lebih menginternalisasi nilai-nilai Kebhinekaan pada setiap aspek sistem pengajaran.

Dari hasil analisis dan kajian yang pernal dilakukan, bahwa anak-anak, remaja hingga dewasa yang merupakan peserta didik semakin susah menerima perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Dibuktikan dengan meningkatkan konflik dan perselisihan yang berbau sara di tengah masyarakat. Harapannya, pendidikan formal dapat mencegah dan mengatasi problematika tersebut.

Menurut Kordinator Lapangan, Enos Patiung, aksi ini tidak menjadi seremonial semata. “Isu pendidikan dalam kaitannya dengan kebhinekaan dan radikalisme akan tetap digumuli dan dicarikan solusi atas problem yang terjadi. Mahasiswa sebagai kaum terdidik harus aktif menjadi ‘frontliner’ dalam mengadakan kajian dan tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang berdikari dan tanpa diskriminasi,” katanya.

Adapun tuntutan yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan adalah:

  1. Mendorong diterapkannya suatu pendidikan agama dan budaya yang berbasis kebangsaan. Hal ini merupakan problematika mendasar karena mencermati kondisi bangsa Indonesia yang multi-ethnic dan multi-religion sebagai suatu kearifan lokal. Secara logis memiliki konsekuensi untuk tumbuhnya suatu variasi kehidupan (keragaman). Maka inisiasi yang tepat adalah bagaimana internalisasi nilai-nilai kebangsaan menjadi suatu gerbang awal pendidikan sejak dini yang tersampaikan dalam setiap pembelajaran agama dan budaya, sehingga dalam mewujudkan cita-cita hidup dalam kebhinekaan tidak ada sesuatunya pun yang ternodai bahkan terlukai.
  2. Mendorong revitalisasi nilai-nilai pancasila dalam setiap pembelajaran sebagai suatu upaya reformasi pendidikan nasional. Karena bersumber dari nilai-nilai inilah falsafah hidup khalayak bangsa Indonesia dijalankan.
  3. Memberikan ruang terbuka kritis bagi sistem pendidikan. Menjadi wadah dan kesempatan evaluatif untuk terus memberikan respon atas berjalannya sistem pendidikan. Ini menjadi salah satu tolak ukur terbukanya sistem pendidikan nasional menuju pendidikan yang berkemajuan.
  4. Kanalisasi radikalisme dalam lembaga formal maupun informal di setiap jenjang pendidikan. Sudahpun kita ketahui bersama bahwa bangsa ini sudah final dengan ideologi Pancasilanya, yang sudah seharusnya menindak tegas upaya radikalisasi dalam bentuk apapun. Jika upaya kanalisasi radikalisme ini tidak berjalan maksimal, sesungguhnya ini menunjukkan kegagalan bangsa ini dalam merangkai perbedaan.
  5. Menegaskan penggunaan basis pendidikan dengan kurikulum 2013 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di kota Surabaya.

Setelah menyampaikan kritik, ide dan gagasannya, Kelompok Cipayung JMP + Surabaya kembali dan membubarkan diri sambil mendengungkan lagu kebangsaan dan perjuangan. Aksi yang berlangsung hingga pukul 16.00 WIB ini berlangsung dengan damai, tidak ada kericuhan yang menggangu keamanan dan ketertiban umum.

(Bradlee)