PUSTAKALEWI NEWS

Progresif dalam Pemikiran, Pluralis dalam Pemberitaan

Vietnam Menyusun Undang-Undang tentang Agama dan Kepercayaan

vietnam

Hanoi – Republik Sosialis Vietnam sedang menyusun sebuah peraturan di tingkat undang-undang yang bertujuan untuk mengatur segala hal tentang agama dan kepercayaan di negara berpenduduk lebih dari 80 juta ini. Upaya ini mendapat sorotan pesimis dan kekhawatiran dari berbagai kelompok pendukungan Hak Asasi Manusia (HAM) di sana.

Seperti diketahui, Vietnam seperti halnya Tiongkok, adalah negara yang menerapkan sistem partai tunggal dimana Partai Komunis mendominasi seluruh sektor kehidupan masyarakat, tak terkecuali masalah agama atau kepercayaan apa yang dianut warga negaranya.

Dalam bidang kehidupan agama, survei nasional menyebutkan bahwa 80% orang Vietnam tidak mengafiliasikan dirinya dengan agama atau kepercayaan manapun. Sisanya tersebar menjadi pemeluk agama Kristen, Buddha, Islam, Taoisme, dan Konfusianisme. Agama Kristen sendiri dalam pandangan mayoritas di Vietnam masih dianggap sebagai agama yang sangat kental nuansa baratnya sehingga dikhawatirkan menimbulkan gangguan terhadap tatanan masyarakat.

Upaya Vietnam mengatur kehidupan beragama ini tak lepas dari rujukan utama berupa sebuah manifesto politik yang disebut sebagai Dai Doan Ket atau Kesatuan Agung Nasional. Manifesto ini berisi semacam visi dan pandangan akan tradisi dan budaya asli Vietnam yang tak lepas juga membahas tentang ikatan spiritual rakyat Vietnam.

Rancangan undang-undang yang rencananya akan disahkan pada tahun depan ini sekaligus menandai semakin kuatnya kontrol pemerintah terhadap agama yang selama ini hanya diatur melalui peraturan-peraturan di bawah undang-undang.

Pada tahun 2004, dewan nasional Vietnam mengeluarkan peraturan bernama “Ordinansi tentang Agama dan Kepercayaan” yang menandai era baru tentang regulasi keagamaan. Banyak pihak yang melihat hal ini sebagai satu kemajuan karena regulasi tersebut melonggarkan perkembangan agama, terutama kegiatan penginjilan di sana.

Tapi di lain pihak juga banyak yang khawatir kebijakan ini hanya setengah hati karena hal itu dilakukan pemerintah Vietnam hanya demi menghindarkan tekanan internasional sebagai negara yang membatasi kehidupan beragama.

Kekhawatiran terhadap undang-undang baru ini cukup beralasan jika berkaca kepada praktik kebijakan agama selama ini, terutama di kelompok Kristen, yang menyatakan bahwa banyak perizinan mereka dalam membuka gereja atau membentuk komunitas Kristen baru selalu dihalangi oleh otoritas yang berkuasa. (Santo)

Sumber: Crossmap, Radio Free Asia, UCA News