PUSTAKALEWI NEWS

Progresif dalam Pemikiran, Pluralis dalam Pemberitaan

FKUB Surabaya Disosialisasikan

No Image

Surabaya, Pustakalewi.net – Setelah diitetapkan pertengahan Juli lalu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di wilayah kota Surabaya, akhirnya disosialisasikan Pemerintah Kota Surabaya di Gedung Dakwah Muhammadiyah Surabaya, Kamis malam (22/11/07).

Acara yang dihadiri 300 undangan dari pemuka agama dan organisasi kemasyarakatan keagamaan itu, 17 anggota FKUB itu juga melakukan sosialisasi Peraturan Besama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2006 lalu.

Pemberian rekomendasi tertulis dari FKUB atas permohonan pendirian suatu rumah ibadat sempat menjadi sorotan panas para peserta pada sesi tanya jawab di akhir acara itu. Selain mempertanyakan keberadaan mereka di dalam Peraturan Bersama tersebut, beberapa pengurus Kantor Urusan Agama (KUA) mempertanyakan dasar dari pendirian dari rumah ibadat dan penggunaan fasilitas umum yang digunakan sebagai tempat ibadah oleh kelompok tertentu.

Menanggapi masalah itu, Ketua FKUB Surabaya, KH. Imam Ghazali Said, MA menjelaskan bahwa pendirian rumah ibadat itu bukanlah berdasarkan kemampuan dari kelompok tertentu yang seringkali menjadi pembicaraan di masyarakat, namun berdasarkan kebutuhan yang sudah diatur dalam Peraturan Bersama itu.

Di acara itu juga, Widodo Kamso dari BAMAG Surabaya mengingatkan bahwa nantinya FKUB kota Surabaya akan memiliki tugas yang sangatlah berat dikarenakan jumlah Rumah Ibadat yang sudah memiliki ijin pendirian baru atau melakukan pendaftaran ulang ke pemerintah kota masih sepuluh persen dari total Rumah Ibadat yang ada di wilayah kotamadya Surabaya. “Minimnya partisipasi itu bisa jadi karena proses perijinan yang rumit, ketidaktahuan pemilik tempat ibadah tentang peraturan itu, atau bahkan disengaja tidak mau minta ijin”, ulas widodo.

Sebagai pengingat, pembentukan IKUB kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya No.:1888.45/167/436.1.2/2007. Dalam Surat Keputusan itu, para Anggota FKUB Surabaya bertugas melakukan dialog dengan agama dan tokoh masyarakat; Menampung aspirasi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dan Aspirasi masyarakat; Menyalurkan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan walikota; Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat; dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya ke walikota Surabaya.

Dalam Surat Keputusan Walikota yang diundangkan dalam berita daerah kota Surabaya pada tanggal 17 Juli, No.167 tahun 2007 itu juga dituliskan bahwa semua biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas FKUB itu dibebankan pada APBD kota Surabaya.

(toga)