PUSTAKALEWI NEWS

Progresif dalam Pemikiran, Pluralis dalam Pemberitaan

BAMAG Jatim “Sambat” ke Komisi E DPRD Jatim

Surabaya, Pustakalewi.net – Badan Musyawarah Antar gereja (BAMAG) propinsi Jawa Timur mengadakan audiensi dengan Komisi E DPRD Jatim dan dengan beberapa instansi terkait di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Kanwil Departemen Agama (Depag) Jatim, di ruang rapat Komisi E DPRD Jawa Timur, Jl. Indrapura, Surabaya, Kamis (17/5).

Pertemuan yang berlangsung sekitar 3 jam ini dipimpin oleh Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Saleh Ismail Mukadar. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruangan yang terletak di lantai 2 gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur itu, tampak 9 orang anggota Komisi E DPRD Jawa Timur mendampingi Saleh. Beberapa diantara mereka seperti, Drs. Sirmadji M.Pd., Rivo Hernandez, Wim Pattirajawane, Daysi Margareth, S.Sn dan beberapa anggota lainnya.

Sementara dari BAMAG Propinsi Jawa Timur hadir Ketua Umum BAMAG Jatim, Eddy M. Pattinasarane, Sekretaris Umum BAMAG Jatim, Herman Pontoh, Pdt. M. Sudhi Dharma, Pdt. Petrus Nyatawidjaya, Sih Hardi, Pdt. Widodo Kamso, Ketua BAMAG Bojonegoro, Pdt. Joko Waluyo dan beberapa pengurus BAMAG lainnya.

Selain BAMAG, dari lingkungan Pemerintah Propinsi (Pemprop) Jawa Timur dan Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur, Kepala Biro Mental dan Spiritual Pemerintah Propinsi (Pemprop) Jawa Timur, Fahrur Rozy, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur, Drs. H. Roziqi, MM, MBA dan Petugas Bimbingan Masyarakat (Pembimas) Kristen Propinsi Jawa Timur, Pontus Sitorus.

Dalam paparan awalnya, Ketua Umum BAMAG Jawa Timur, Eddy M. Pattinasarane menyampaikan beberapa hal mendasar berkaitan dengan sikap BAMAG Jawa Timur terhadap PB2M menyatakan bahwa BAMAG Jawa Timur tetap menolak keberadaan PB2M dan kondisi yang dihadapi gereja di Jawa Timur akhir-akhir ini sebagai akibat dari PB2M.

Mengenai sikap BAMAG Jatim terhadap PB2M, Eddy Pattinasarane menyatakan, “Pada kesempatan ini, kami pertegas kembali posisi BAMAG Jatim. Kami tetap menolak kehadiran Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Da-lam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 karena dasar hukum dari pemberlakuan peraturan tersebut tidak ada. Selain itu dalam urutan tata perundangundangan di negeri ini tidak terdapat PB2M.”

Pada bagian lain pernyataannya, Eddy juga mengungkapkan keluhannya terhadap tindakan anarkhis sebagai akibat dari pemberlakuan peraturan tersebut. Bagi Eddy, peraturan tersebut justru bersifat kontra produktif terhadap tujuan penerapannya yaitu kerukunan antar umat beragama. Hal ini terjadi karena menurut Eddy, peraturan tersebut dapat menjadi alat legalitas terhadap tindakan anarkhis dan pelanggaran terhadap kebebasan beribadah.

Tak berbeda dengan Eddy, Pdt. Sudhi Dharma, salah satu ketua BAMAG, menegaskan terjadinya penutupan, pengrusakan dan tindakan anarkhis terhadap gereja dan kebebasan beribadah yang terjadi di beberapa kota di Jawa Timur, seperti Malang, Kediri, Pandaan dan beberapa kota lainnya. Pada kesempatan tersebut, Sudhi juga mempertanyakan ketegasan aparat keamanan dan tindakakan hukum terhadap pelaku pengrusakan gereja yang terjadi di beberapa tempat seperti Surabaya dan Situbondo beberapa tahun lalu.

Sirmadji desak aparat lebih serius

Senada dengan paparan Eddy Pattinasarane dan beberapa pengurus BAMAG Propinsi Jatim lainnya, Sirmadji, salah seorang anggota komisi E yang hadir dalam forum tersebut juga memaparkan kesulitan yang dihadapi gereja dalam pembangunan maupun renovasi tempat ibadah agama minoritas. Bagi Sirmadji ketegasan aparat merupakan hal yang menjadi salah satu penyebab tindakan anarkhis dan semenamena “sekelompok oknum berbaju agama” untuk menghambat proses pembangunan maupun renovasi tempat ibadat suatu agama.

“Seperti yang pernah terjadi di Malang, saya melihat ketidak tegasan aparat keamanan terutama Kepolisian menyebabkan massa bertindak anarkhis dan sewenangwenang terhadap gereja yang saat itu sebenarnya tidak membangun baru tapi hanya merenovasi beberapa bagian yang sudah rusak parah. Padahal proses tersebut perijinannya sudah lengkap. Jadi saya harap aparat keamanan terutama polisi dapat bertindak tegas, supaya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama tidak terjadi,” ungkap Sirmadji dengan nada serius.

Selain himbauan tersebut, Sirmadji yang juga Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrasi Perjuangan (PDI Perjuangan) mengusulkan adanya petunjuk pelaksanaan (Juklak) berkaitan dengan musyawarah dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pendirian suatu tempat ibadah. Hal ini diperlukan, supaya dalam musyawarah yang dilaksanakan tidak terjadi salah satu pihak harus dipaksa mengalah karena berada dalam tekanan massa.

“Saya usulkan adanya juklak tersebut karena seperti yang telah saya paparkan dalam pertemuan dengan BAMAG Jatim di ruang rapat Komisi E, Rabu lalu, pernah terjadi di Malang, panitia pembangunan gereja terpaksa menandatangani surat persetujuan penghentian renovasi, karena aparat pada waktu itu menyatakan supaya pihak panitia menandatangani dengan alasan keamanan dan menghindari amukan massa yang telah berkumpul. Nah ini kan aneh mengapa musyawarah baru dilakukan setelah massa banyak?” Ungkap Sirmadji ketika dijumpai pustakalewi.com dalam suatu acara intern DPD PDI-P Jatim di Hotel Inna Tretes, Sabtu lalu (20/5). (yos/sn/raf)